Hubungan Aceh dengan Medan dari Zaman Penjajahan Belanda, Zaman Kemerdekaan Indonesia, hingga Kini, ditinjau secara yuridis, konstitusional, dan perdagangan, serta fakta keberuntunganya
Hubungan Aceh dan Medan: Telaah Historis, Yuridis, Konstitusional, dan Ekonomi
Oleh: ust.Bustami Ahmad,S.Ag.,SE.,M.Pd
Abstrak
Hubungan antara Aceh dan Medan (Sumatera Utara) merupakan aspek penting dalam dinamika sejarah, politik, dan ekonomi Indonesia. Artikel ini bertujuan mengulas hubungan antara kedua wilayah sejak zaman kolonial Belanda, masa kemerdekaan, hingga era kontemporer. Kajian dilakukan dari perspektif historis, yuridis-konstitusional, serta aspek perdagangan dan keberuntungan strategis dari hubungan ini. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode analisis historis dan normatif. Ditemukan bahwa hubungan Aceh dan Medan merupakan manifestasi dari interkoneksi geoekonomi dan geopolitik yang memiliki makna strategis nasional.
1. Pendahuluan
Aceh dan Medan merupakan dua wilayah yang memiliki sejarah panjang dalam interaksi politik, ekonomi, dan budaya. Medan, sebagai ibu kota Sumatera Utara, tumbuh menjadi pusat perdagangan dan industri, sedangkan Aceh, sebagai wilayah yang kaya sumber daya dan identitas religius, memiliki dinamika tersendiri. Hubungan keduanya tidak dapat dilepaskan dari sejarah kolonialisme Belanda, perjuangan kemerdekaan, dan struktur administratif negara Indonesia.
2. Hubungan Aceh dan Medan pada Zaman Penjajahan Belanda
2.1. Konteks Historis
Pada masa penjajahan Belanda (abad ke-19 hingga awal abad ke-20), Medan berkembang sebagai pusat perkebunan dan administrasi Hindia Belanda, sementara Aceh menjadi wilayah yang paling kuat menolak kolonialisme, terbukti dengan terjadinya Perang Aceh (1873–1904). Medan menjadi basis logistik penting dalam mendukung operasi militer Belanda terhadap Aceh.
2.2. Keterhubungan Logistik dan Strategis
Secara geografis, pelabuhan Belawan di Medan menjadi pintu ekspor hasil bumi Aceh (kopi, karet, rempah) yang secara ekonomi menguntungkan Belanda. Namun, hubungan ini tidak bersifat setara, melainkan bersifat hegemonik di mana Medan menjadi “alat” penjajahan bagi Belanda untuk menaklukkan dan mengontrol Aceh.
3. Hubungan pada Masa Kemerdekaan Indonesia
3.1. Posisi Konstitusional
Pasca Proklamasi 1945, Aceh menunjukkan kesetiaan kepada Republik Indonesia dengan menyediakan logistik dan jalur transportasi udara bagi para pemimpin nasional, terutama melalui jalur Aceh – Penang – India. Namun, integrasi Aceh ke dalam Provinsi Sumatera Utara tahun 1950 (tanpa konsultasi penuh rakyat Aceh) memicu kekecewaan dan menjadi dasar gerakan separatisme.
3.2. Ketegangan dan Resolusi
Perlawanan politik dan militer muncul melalui DI/TII (Daud Beureueh, 1953) dan GAM (1976–2005). Medan, sebagai pusat kekuasaan militer di Sumatera, menjadi simbol kekuatan negara yang dianggap menindas Aceh. Perdamaian baru dicapai pasca MoU Helsinki 2005, menjadikan Aceh sebagai provinsi dengan otonomi khusus.
4. Hubungan Terkini: Perspektif Yuridis, Konstitusional, dan Perdagangan
4.1. Yuridis-Konstitusional
Menurut UUD 1945 pasal 18B ayat (1), Aceh memiliki hak untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Medan dan Sumatera Utara tidak memiliki status otonomi khusus, sehingga relasi keduanya bersifat horizontal, namun Aceh memiliki kewenangan lebih luas dalam aspek syariat, fiskal, dan politik lokal.
4.2. Perdagangan dan Interdependensi Ekonomi
Saat ini, Medan merupakan mitra dagang utama Aceh. Sebagian besar barang kebutuhan pokok dan jasa keuangan (perbankan, distribusi logistik, infrastruktur) di Aceh sangat bergantung pada akses dari Medan. Sebaliknya, Medan juga memperoleh keuntungan dari bahan baku alam Aceh seperti batu bara, migas, hasil pertanian, dan kelautan.
Pelabuhan Belawan dan Bandara Kualanamu menjadi simpul utama penghubung Aceh dengan dunia internasional, meskipun Aceh memiliki pelabuhan dan bandara sendiri (Kuala Langsa, Malahayati, Blang Bintang) yang belum sekompetitif Medan.
5. Fakta Keberuntungan dan Peluang Masa Depan
5.1. Keuntungan Geostrategis
Aceh memiliki letak strategis di jalur pelayaran internasional (Selat Malaka), sumber daya alam, dan status otonomi khusus.
Medan sebagai kota dagang, industri, dan logistik terbesar di Pulau Sumatera berperan sebagai simpul distribusi nasional dan regional.
5.2. Kolaborasi Potensial
Koridor Ekonomi Aceh-Medan dapat dikembangkan dalam bentuk integrated supply chain, terutama untuk sektor pertanian, perikanan, pariwisata halal, dan energi.
Penguatan infrastruktur jalan tol dan konektivitas laut-udara akan menguntungkan kedua pihak.
5.3. Tantangan dan Solusi
Tantangan utama adalah masih adanya ketimpangan pembangunan antara Aceh dan Medan serta sentimen sejarah yang belum sepenuhnya pulih. Solusi terletak pada peningkatan diplomasi antar pemerintah daerah, investasi bersama, serta penguatan identitas kultural yang saling menghargai.
6. Kesimpulan
Hubungan antara Aceh dan Medan berkembang dari interaksi kolonial yang bersifat eksploitatif menjadi kemitraan otonom yang saling bergantung. Secara yuridis dan konstitusional, Aceh memiliki keunikan dibanding provinsi lain, sedangkan Medan tetap menjadi mitra utama dalam perdagangan dan distribusi. Fakta keberuntungan terletak pada potensi sinergi geoekonomi kedua wilayah yang dapat menjadi model integrasi pembangunan Sumatera bagian utara.
Daftar Pustaka
1. Reid, A. (1979). The Blood of the People: Revolution and the End of Traditional Rule in Northern Sumatra. Oxford University Press.
2. UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
3. UUD 1945 dan Amandemen.
4. Departemen Perdagangan RI. (2023). Statistik Perdagangan Antarwilayah.
5. Pemerintah Aceh. (2024). Rencana Induk Perdagangan Aceh 2020–2025.
6. Pemerintah Kota Medan. (2023). Profil Ekonomi Sumatera Utara.
7. ICG. (2005). Aceh: So Far, So Good. Asia Briefing No. 44.
Redaksi: Islamic tekhno tv.com
Posting Komentar untuk "Hubungan Aceh Medan Dulu dan Sekarang "